Disperindag: Harus Ada Aturan Pelabuhan Ekspor PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Wednesday, 25 January 2017 02:58

b_100_60_16777215_0___images_stories_berita_ilustrasi-ekspor.jpgPemerintah Provinsi Maluku sebaiknya membuat peraturan yang memungkinkan hasil kekayaan

 

alamnya diekspor ke luar negeri melalui pelabuhan Ambon. "Harus ada aturan, kalau tidak agak susah untuk kita mau melakukan kegiatan ekspor dari pelabuhan Yos Soedarso Ambon seperti yang terjadi beberapa tahun lalu sebelum pecah konflik," kata Kabid Perdagangan Dalam Negeri Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Maluku, Bustaman Ohorella di Ambon, Selasa (17/1).

Bustaman mengatakan, sekarang ini Disperindag Maluku belum bisa memaksa pihak Sucofindo, BUMN yang bergerak di bidang pemeriksaan, pengawasan, pengujian, dan pengkajian mutu barang untuk kembali beroperasi di Ambon.

Padahal, perusahaan pengendali mutu barang sangat diperlukan di Maluku agar dapat mengekspor langsung barang komoditinya tanpa melalui pelabuhan ekspor di daerah lain.

"Jadi sebaiknya harus ada aturan daerah yang bisa mengendalikan persoalan ini. Bukan hanya mengikat hasil perkebunannya saja, tetapi sekaligus mengembalikan dan memfungsikan pelabuhan Ambon sebagai pelabuhan ekspor Maluku," katanya.

Bustaman lebih jauh mengatakan, selama ini terjadi perdagangan antarpulau di wilayah Maluku karena memang terbuka peluang untuk itu.

"Dampak yang kita rasakan sekarang adalah distribusi dari pelabuhan Yos Soedarso Ambon sudah berkurang, dimana kapal-kapal membawa barang dari Pulau Jawa untuk keperluan masyarakat di Maluku tetapi kapal-kapal tersebut kembali kosong," ujarnya.

Padahal yang diharapkan, lanjutnya, kapal-kapal itu kembali dengan muatan dari Maluku sehingga biaya transportasi menjadi turun, dan dampaknya harga-harga barang tidak terlalu mahal di Ambon.

"Kalau tidak harga barang akan terus naik dan mahal sebab tidak seimbang, terutama biaya operasional kapal-kapal milik perusahaan yang melakukan pelayaran ke Maluku dengan mengangkut barang sedangkan kembali kosong," ujarnya.

"Jadi aturan harus dibuat agar hasil bumi Maluku keluar hanya melalui satu pintu.

Sumber : Tribun Maluku

Disperindag: Harus Ada Aturan Pelabuhan Ekspor
Last Updated on Wednesday, 25 January 2017 03:50
 

Artikel Terkait

Link Website

BPMD Facebook

Pengunjung

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday5
mod_vvisit_counterYesterday429
mod_vvisit_counterThis week2270
mod_vvisit_counterThis month10150
mod_vvisit_counterAll867087