Gubernur Launcing Amnesti Pajak KPP Ambon PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Monday, 05 September 2016 01:23
Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image /home/sloki/user/t10019/sites/bkpmd-maluku.com/www/images/stories/berita/amnesti pajak.JPG

amnesti%20pajak.JPGGubernur Maluku Ir. Said Assagaff Melaunching Sinergitas Maluku Untuk Amnesti Pajak, bertempat di lantai tujuh kantor Gubernur Maluku, Kamis (25/8).

Kepala Kantor Pajak Pratama (KPP) Ambon, La Masikamba menyatakan, dengan berlakunya Undang Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak Masyarakat dan diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.03/2016 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2016, diharapkan dapat memanfaatkan program Amnesti Pajak dengan sebaik mungkin.

Dikatakan, secara prinsip pengampunan pajak diberikan atas kewajiban perpajakan yang belum atau belum sepenuhnya disesuaikan oleh wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.

"Pengampunan Pajak ialah suatu program pengampunan yang diberikan oleh Pemerintah kepada wajib pajak meliputi penghapusan pajak yang seharusnya terhutang, tidak dikenai sanksi pidana perpajakan dengan cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan,"ulasnya.

Pengampunan Pajak ini diberikan kepada seluruh wajib pajak baik orang pribadi maupun badan, namun dalam Undang Undang, Pengampunan Pajak yang menjadi subjek ialah seluruh wajib pajak baik orang, pribadi, atau badan, kecuali wajib pajak yang sedang dilakukan penyidikan dan berkas penyidikan telah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan, wajib pajak yang sedang dalam proses peradilan atau wajib pajak yang sedang menjalani hukuman pidana atas tindak pidana di bidang perpajakan.

"Wajib pajak yang memanfaatkan program Amnesti Pajak akan mendapat beberapa fasilitas yakni, penghapusan pajak terhutang yang belum diterbitkan ketetapan pajak, penghapusan atau tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan untuk kewajiban perpajakan sampai dengan akhir tahun 2015.

Penghentian atau tidak dilakukan pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan dan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan untuk kewajiban perpajakan sampai dengan akhir tahun pajak 2015, tidak dikenai sanksi pidana di bidang perpajakan untuk kewajiban perpajakan, pembebasan pajak penghasilan terkait proses balik nama harta, kerahasiaan data terkait program Amnesti pajak dijamin oleh Undang-Undang dan data Amnesti Pajak tidak dapat dijadikan dasar penyelidikan, penyidikan tindak pidana,"jelasnya.

Sementara itu, Kepala Kantor Direktorat Pajak Papua-Maluku, Eka Sila Kusnajaya mengatakan, pengampunan pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan. Launching ini dilakukan guna melancarkan pelaksanaan kebijakan yang dibuat untuk memperkuat fiskal.

Dirinya mendorong agar seluruh wajib pajak di Maluku dapat mempergunakan dan memanfaatkan program Amnesti Pajak secara baik, agar dikemudian hari tidak bermasalah.

Sumber : Tibun Maluku

Gubernur Launcing Amnesti Pajak KPP Ambon
 

Artikel Terkait

Link Website

BPMD Facebook

Pengunjung

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday300
mod_vvisit_counterYesterday572
mod_vvisit_counterThis week3086
mod_vvisit_counterThis month16146
mod_vvisit_counterAll832976