Kebijakan Lain-Lain Pemerintah Provinsi Maluku PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Friday, 09 March 2012 14:28

A. Kebijakan Infrastruktur

  1. Mendorong pembangunan dan pengembangan Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) di Dobo, Saumlaki, Kei Besar, SBT, SBB, Buru dan Banda.
  2. Mendorong pengembangan Loka Budidaya Laut dan Balai Benih Ikan Pantai (BBIP) di Malra, SBB, Buru, SBT, MTB, Aru, Malteng.
  3. Mendorong upaya pembangunan Prasarana Pengolahan Hasil Perikanan, Laboratorium (LPPMHP), Pasar Higienis dan Pusat Jaringan Usaha dan Investasi (PUSJUI)  di Kab/Kota se Maluku.
  4. Mendorong upaya pembangunan dan Peningkatan Prasarana Pendidikan dan Diklat di bidang Perikanan dan Kelautan.

B. Kebijakan Sumberdaya Manusia

  1. Mengupayakan peningkatan jumlah dan mutu aparatur perikanan dan kelautan, nelayan, pembudidaya ikan, pengolah ikan, masyarakat pesisir dan  buruh nelayan.
  2. Peningkatan jumlah dan mutu tenaga kerja pada sektor usaha perikanan dan kelautan.

C. Kebijakan Perikanan Tangkap

  1. Peningkatan dan pengembangan Jumlah Armada, alat tangkap maupun alat bantu Penangkapan Ikan terutama bagi wilayah yang masih memungkinkan.
  2. Optimalisasi usaha perikanan skala kecil berupa Optikapi, Optihankan dan Optisarkan.

D. Kebijakan Perikanan Budidaya

  1. Optimalisasi pemanfaatan kawasan budidaya melalui pelaksanaan kaji terap teknologi budidaya untuk menunjang pengembangan kegiatan budidaya.
  2. Peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana kegiatan budidaya.

E. Kebijakan Pasca Panen

  1. Peningkatan dan Pengembangan sarana dan prasarana, serta teknologi pasca panen (pengkemasan dan pemasaran).
  2. Menetapkan dan menerapkan Manajemen Mutu Terpadu (PMMT) di sentra produksi.

F. Kebijakan Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil

  1. Identifikasi dan inventarisasi sumberdaya (pulau-pulau kecil, perbatasan dan pulau-pulau yang belum mempunyai nama) untuk penyediaan sistem data base.
  2. Mensinergikan seluruh upaya untuk memberdayakan masyarakat pesisir dan pulau – pulau kecil.
  3. Peningkatan dan pengembangan kawasan konservasi.
  4. Optimalisasi sumberdaya melalui kegiatan ekowisata bahari bagi peningkatan PAD maupun kesejahteraan masyarakat.

G. Kebijakan Pengawasan Sumberdaya Perikanan dan Kelautan

  1. Optimalisasi pengawasan dan pengendalian IUU Fishing dan pengrusakan ekosistem laut.
  2. Pembinaan dan pengembangan sistem pengawasan berbasis masyarakat.
  3. Peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana pengawasan
 

Link Website

BPMD Facebook

Pengunjung

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday243
mod_vvisit_counterYesterday388
mod_vvisit_counterThis week1083
mod_vvisit_counterThis month11624
mod_vvisit_counterAll868561