Kebijakan Investasi Provinsi Maluku PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Friday, 09 March 2012 14:17

Di tingkat Provinsi, kelonggaran atau kemudahan juga diberlakukan melalui kebijakan Pemberlakuan Kelonggaran / Kemudahan Bagi Perusahaan PMDN dan PMA di Wilayah Provinsi Maluku termasuk KAPET Seram. Beberapa catatan penting tentang kebijakan ini dapat dikemukakan sebagai berikut :

Kebijakan Nasional bagi Perusahaan PMDN dan PMA di Seluruh Indonesia, antara lain :Pembebasan bea masuk atas impor mesin dan bahan baku / penolong :

  • Pembebasan bea masuk atau impor mesin yang terkait langsung dengan kegiatan industri/industri jasa.
  • Pembebasan bea masuk bagi pengimpir bahan baku/penolong untuk keperluan dua tahun produksi sesuai kapasitas terpasang.
  • Bagi perusahaan yang kan melaksanakan restrukturisasi, dengan melakukan penambahan investasi sekurang-kurangnya 30 % dari besarnya nilai investasi untuk mesin/peralatan yang tercantum dalam izin usaha tetap yang pertama, dapat memperoleh keringanan bea masuk atas impor mesin-mesin, peralatan pabrik, peralatan/komponen lainnya serta bahan baku/penolong.
  • Pengimporan bahan baku/penolong diberikan untk kebutuhan tambahan produksi selama dua tahun produksi dengan jangka waktu pengimporan selama 4 (empat) tahun.
  • Pembebasan bea balik nama atas pendaftaran kapal untuk pertama kali di Indonesia.

Bagi perusahaan PMDN dan PMA yang bergerak di bidang usaha prioritas tinggi dalam skala nasional khususnya dalam rangka peningkatan ekspor termasuk bidang usaha perkebunan dan pertambangan, dan atau yang berlokasi di daerah terpencil yang keadaan prasarana ekonominya kurang memadai termasuk daerah perairan kaut yang mempunyai kedalaman lebih dari 50 (lima puluh) meter dapat diberikan fasilitas perpajakan, antara lain:

  1. Penyusutan dan amortisasi yang dipercepat.
  2. Kompensasi kerugian paling lama 10 (sepuluh) tahun.
  3. Pengurangan pajak penghasilan atas deviden sesuai pasal 26 UU no. 7 tahun 1983 jo UU no. 10 tahun 1994.

Bagi PMDN dan PMA yang baru didirikan untuk industri tertentu, Pajak Penghasilan (PPh) dan penghasilan yang diterima atau diperoleh dapat ditanggung oleh Pemerintah untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun, dimulai sejak perusahaan menyelesaikan pembangunan proyeknya yang selambat-lambatnya 5 (lima) tahun setelah diperoleh Surat Persetujuan Penanaman Modal (SPPM), dan apabila pembangunan proyek selesai dalam jangka waktu kurang dari 5 (lima) tahun, maka penghematan waktu tersebut merupakan tambahan jangka waktuĀ  yang telah ditetapkan.

Bagi perusahaan industri tertentu yang didirikan diluar pulau Jawa dan Bali, jangka waktu dapat diperpanjang untuk paling lama dua tahun lagi.

Kebijakan Khusus bagi PMDN dan PMA yang berlokasi di Kawasan Timur Indonesia, meliputi :

  1. Pengurangan sebesar 50 % (lima puluh perseratus) atas pajak bumi dan bangunan (PBB) selama 8 (delapan) tahun sejak diperoleh izin peruntukan tanah.
  2. Dapat melalkukan kompensasi kerugian tidak lebih 8 (delapan) tahun terhitung mulai tahun pertama sesudah kerugian didertita.
  3. Perusahaan yang sebagian besar hasil produksinya (sekurang-kurangnya 5 %) diekspor, diberikan kemudahan dalam menggunakan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang (TKWNAP) mengenai jumlah, jangka waktu dan jabatan yang akan diisi oleh TKWNAP.

Kebijakan bagi Perusahaan yang melakukan Kegiatan Usaha di Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) Seram, meliputi :

a. Di bidang Pajak Penghasilan (PPh) antara lain :

Pembebasan Pajak Penghasilan pasal 22 atas impor barang modal, bahan baku dan peralatan lain yang berhubungan langsung dengan kegiatan produksi.

  1. Pilihan untuk menerapkan penyusutan dan/atau amortisasi yang dipercepat dibidang Pajak Penghasilan terlampir.
  2. Kompensasi kerugian, mulai tahun pajak berikutnya berturut-turut sampai dengan paling lama 10 tahun (sepuluh) tahun.
  3. Pengurangan Pajak Penghasilan pasal 26 atas deviden sebesar 50 % dari jumlah yang seharusnya dibayar.

Pengurangan sebagai biaya produksi :

  1. Kenikmatan berupa natura yang diperoleh karyawan dan tidak diperhitungkan sebagai penghasilan bagi karyawan.
  2. Biaya pembangunan dan pengembangan daerah setempat yang berhubungan langsung dengan kegiatan usaha yang fungsinya dapat diperhitungkan sebagai penghasilankaryawan.

b. Tidak dipungut pajak pertambahan nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, atas :

  • Pembelian dalam negeri dan/atau impor barang modal dan peralatan lain oleh pengusaha di KAPET, yang berhubungan langsung dengan kegiatan produksi;
  • Impor barang kena pajak oleh pengusaha di KAPET untuk diolah lebih lanjut;
  • Penyerahan barang kena pajak oleh pengusaha diluar KAPET kepada pengusaha di KAPET untuk diolah lebih lanjut;
  • Penyerahan barang kena pajak untuk diolah lebih lanjut, antar pengusaha didalam KAPET yang sama atau oleh pengusaha di KAPET lain kepada Pengusaha KAPET;
  • Penyerahan barang kena pajak untuk diolah lebih lanjut, oleh pengusaha di KAPET kepada pengusaha dikawasan berikat atau oleh pengusaha di KAPET kepada pengusaha di daerah pebean lainnya, dan hasil pekerjaan tersebut diserahkan kembali kepada pengusaha KAPET;
  • Penyerahan jasa kena pajak oleh pengusaha di luar KAPET kepada atau antar pengusaha di KAPET, sepanjang jasa kena pajak tidak berwujud tersebut mempunyai mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha yang dilakukan di KAPET;
  • Pemanfaatan barang kena pajak tidak terwujud dari luar daerah pabean maupun dari dalam daerah pabean oleh pengusaha di KAPET, sepanjangbarang kena pajak berwujud tersebut mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha yang dilakukan di KAPET;

Pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean oleh pengusaha di KAPET, sepanjang jasa kena pajak tersebut mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha yang dilakukan di KAPET.

Kebijakan-Kebijakan Strategi di Bidang Penanaman Modal Tahun 2005 sebagaimana dirumuskan dalam Arah dan Kebijakan Umum APBD Tahun 2005 pada tingkat Provinsi meliputi :

  1. Pemulihan kepercayaan penanaman modal untuk berusaha di Maluku dan menciptakan iklim usaha yang kondusif untuk merangsang masuknya investor di daerah dalam rangka pemanfaatan sumberdaya yang tersedia.
  2. Membangun keunggulan kompetitif dari komoditi strategis dalam memanfaatkan kerjasama regional dan internasional dalam pengembangan ekonomi.
  3. Meningkatkan pengawasan, pengembangan dan pemanfaatan IPTEK dalam dunia usaha dalam rangka pemenuhan standar mutu.
  4. Mendorong peran lembaga keuangan dalam rangka mendukung peran mediasi di bidang penanaman modal.
  5. Menata dan menyehatkan BUMNH dan UPT Daerah dalam rangka penyehatan potensi sumberdaya alam.

Penjabaran kebijakan strategi di atas melalui Program-Program Strateginya di Bidang Penanaman Modal menekankan pada strategi dan kebijakan pengembangan penanaman modal di Provinsi Maluku antara lain :

  1. Perbaikan/pemilihan perekonomian daerah melalui upaya menggerakan kembali kegiatan investasi di daerah.
  2. Menciptakan iklim investasi dan iklim usaha yang lebih kondusif di daerah, antara lain dengan menyediakan intensif/kemudahan, menghapus/ mengurangi pungutan-pungutan serta memberikan pelayanan One Stop Service.
  3. Mempercepat pembangunan dan penyediaan infrastrutur penunjang kegiatan investasi di Daerah
  4. Mengembangkan SDM baik aparatur pemerintah maupun pelaku usaha di Daerah.
  5. Meningkatkan efektivitas pelaksanaan kegiatan promosi investasi melalui kerjasama dan program investasi dalam dan luar negeri serta pelayanan informasi melalui internet.
  6. Meningkatkan pengendalian dan pengawasan penanaman modal di Daerah.
  7. Meningkatkan kualitas data dan informasi penanaman modal di Daerah

Untuk mengatasi permasalahan pengembangan penanaman modal di Daerah Maluku maka program yang akan dilakukan oleh BKPMD Provinsi Maluku pada Tahun 2006 antara lain :

  1. Program Pemantapan Koordinasi Perencanaan Penanaman Modal tingkat Kabupaten/Kota dan Provinsi, Regional dan Nasional. Program ini diarahkan dengan tujuan memantapkan koordinasi, sinkronisasi, integrasi dan sinergik tentang arah dan kebijaksanaan pengembangan penanaman modal pada tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi, Regional dan nasional.
  2. Program Pengendalian Pelaksanaan PMDN dan PMA pada Kabupaten/Kota se Maluku. Program ini diarahkan denagan tujuan untuk mempercepat realisasi pelaksanaanPMDN dan PMA sesuai surat persetujuan penanaman modal yang dikeluarkan oleh pemerintah dan masalah-masalah yang dihadapi di lapangan.
  3. Program Pengembangan Sumberdaya Aparatur BKPMD dengan lokasi Kabupaten/Kota se Malulku dan Provinsi lain. Program ini diarahkan dengan tujuan untuk meningkatkan profesionalisme dan kemampuan aparatur pemerintah maupun pelaku usaha di Daerah.
  4. Program Pengembangan/Identifikasi Potensi dan Peluang Investasi di Daerah. Program ini diarahkan dengan tujuan menyediakan data potensi komoditi unggulan daerah dan peluang usaha untuk disebarluaskan kapada masyarakat pelaku usaha.
  5. Program Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal. Program ini diarahkan dengan tujuan untuk menyebarluaskan informasi potensi dan peluang investasi guna membangkitkan minat berinvestasi para calon penanam modal.
  6. Program Penyusunan dan Penetapan Kebijakan Iklim Investasi dan Iklim Usaha di Daerah. Program ini diarahkan dengan tujuan untuk memberikan kemudahan dan penyederhanaan ketentuan dan persyratan penanaman modal, transparansi dan kepastian hukum, adanya insentif khusus serta memberikan jaminan dan perlindungan berinvestasi di Daerah.
  7. Program Peningkatan/Mengintensifkan Pelayanan Perijinan Penanaman Modal.

Program ini diarahkan dengan tujuan untuk memberikan pelayanan yang pro aktif baik berupa advokasi pemecahan permasalahan yang dihadapi oleh para investor dalam menjalankan kegiatan investasi maupun pelayanan teknis administrasi dalam rangka menciptakan one stop service di bidang perizinan.

Program Penguatan Kelembagaan BKPMD Provinsi Maluku. Program ini diarahkan dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja unit organisasi BKPMD Provinsi Maluku.

 

Link Website

BPMD Facebook

Pengunjung

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday90
mod_vvisit_counterYesterday813
mod_vvisit_counterThis week3010
mod_vvisit_counterThis month22998
mod_vvisit_counterAll816148