Kebijakan Investasi Nasional PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Friday, 09 March 2012 14:14

Secara de jure, penanaman modal di Indonesia telah diatur oleh sejumlah ketentuan normatif seperti:

  • Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing.
  • Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri.
  • Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1994 tentang Pemilikan Saham Dalam Perusahaan yang didirikan dalam rangka Penanaman Modal Asing.
  • Keputusan Presiden  Nomor 33 Tahun 1981 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 171 Tahun 1999.
  • Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1993 tentang Tatacara Penanaman Modal, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 117 Tahun 1999.
  • Keputusan Presiden Nomor 118 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 96 Tahun 2000 tentang Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Tertentu bagi Penanaman Modal.
  • Keputusan Presiden Nomor 127 Tahun 2001 tentang Bidang/Jenis Usaha Yang Dicadangkan Untuk Usaha Kecil dan Bidang/Jenis Usaha Yang Terbuka Untuk Usaha Menengah atau Besar Dengan Syarat Kemitraan.

 

Sebagai kebijakan pembangunan yang bermakna strategis, kebijakan-kebijakan dalam bidang investasi disadari mengandung kepentingan nasional yang harus dilindungi. Itulah sebabnya, dalam Keputusan Presiden Nomor 118 Tahun 2000, telah ditetapkan bidang-bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal yang menyertakan keterlibatan pihak asing; dan bidang-bidang usaha yang terbuka, tetapi disertai dengan persyaratan patungan antara modal asing dan modal dalam negeri. Demikian halnya dengan Keputusan Presiden Nomor 127 Tahun 2001, yang secara eksplisit telah menegaskan pembagian bidang/jenis usaha yang dicadangkan untuk usaha kecil; serta bidang/jenis usaha yang terbuka bagi usaha menengah atau usaha besar, tetapi dengan syarat kemitraan.

 

Di tingkat Badan Koordinasi Penanaman Modal, pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal Dalam Rangka Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)  melalui sistem pelayanan satu atap, diimplementasikan melalui beberapa keputusan sebagai berikut :

  1. Keputusan Kepala Badan Koordinasi Nomor 57/SK/2004 Tentang Pedoman dan Tatacara Permohonan Penanaman Modal yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA).
  2. Keputusan Kepala Badan Koordinasi Nomor 58/SK/2004 Tentang Pencabutan Keputusan Menteri Negara Investasi / Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 37/SK/1999 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Persetujuan dan Fasilitas serta Perijinan Pelaksanaan Penanaman Modal Kepada Gubernur Kepala Daerah Provinsi.
  3. Keputusan Kepala Badan Koordinasi Nomor 59/SK/2004 Tentang Pencabutan Keputusan Menteri Negara Investasi / Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal  tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Persetujuan dan Pengendalian Penanaman Modal di Dalam Kawasan Pengembanagn Ekonomi Terpadu (KAPET) kepada Ketua Badan Pengelola KAPET.
  4. Keputusan Kepala Badan Koordinasi Nomor 60/SK/2004 Tentang Pencabutan Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Nomor 5/SK/1989 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Persetujuan Perubahan Penggunaan Tanah Bagi Proyek-Proyek Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) kepada Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPMD)
  5. Keputusan Kepala Badan Koordinasi Nomor 61/SK/2004 Tentang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.

Penjabarannya di tingkat daerah, khususnya Provinsi Maluku dilakukan dengan dukungan kebijakan-kebijakan di tingkat daerah. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia  Nomor 135 / KMK.05 / 2000 Tentang Keringanan Bea Masuk Atas Impor Mesin, Barang dan Bahan, Dalam Rangka Pembangunan/ Pengembangan Indsutri/ Industri Jasa merupakan salah satu peraturan tingkat nasional yang memberikan kelonggaran bagi upaya-upayan pengembangan investasi di dalam negeri. Dalam Pasal 2 Keputusan ini telah dikemukakan bahwa :

  1. Atas impor mesin dalam rangka pembangunan/pengembangan industri/industri jasa diberikan keringanan Bea Masuk sehingga tarif Bea Masuknya menjadi 5 % (lima presen).
  2. Dalam hal tarif Bea Masuk yang tercantum dalam Buku Tarif Bea Masuk Indonesia (BTBMI) 5 % (lima presen) atau kurang maka yang berlaku adalah tarif Bea Masuk dalam BTBMI.
  3. Keringanan Bea Masuk sebagimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan untuk jangka waktu pengimporan selama dua tahun terhitung tanggal keputusan keringanan Bea Masuk.

Kehadiran regulasi ini menunjukkan adanya langkah bijak dalam mendukung penciptaan iklim investasi yang baik untuk mengakomodasi aliran investasi ke dalam negeri dan di tiap daerah di Indonesia.

 

Link Website

BPMD Facebook

Pengunjung

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday243
mod_vvisit_counterYesterday388
mod_vvisit_counterThis week1083
mod_vvisit_counterThis month11624
mod_vvisit_counterAll868561