Pemerintah Programkan Pembangunan 470 Embung Di Maluku
Written by Administrator   
Monday, 13 March 2017 03:22

b_100_60_16777215_0___images_stories_berita_peta-maluku.jpgPemerintah telah memprogramkan pembangunan 470 embung di Maluku, namun masih diperlukan koordinasi

dengan Gubernur untuk memastikan kebutuhan kabupaten/kota. "Validasi kami, di Maluku ada 470 lokasi tetapi kita akan cek lagi melalui gubernur, Dinas PU dan Dinas Pertanian, kira-kira daerah mana yang membutuhkan sehingga pembangunan embung ini memberi dampak terhadap kebutuhan air untuk melipat-gandakan pertanian, irigasi dan pariwisata," kata Dirjen Pembangunan Kawasan Perdesaan, Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Josua Max Jeltuwu di Ambon, Sabtu (11/3).

Sumber air terbesar Maluku ada di Pulau Seram dan Pulau Buru, tetapi wilayah MBD, MTB atau Kepulauan Aru masih terbatas air bersih sehingga dibutuhkan data yang valid pembangunan embung untuk kebutuhan air baku dan juga peningkatan produksi pertanian yang dihasilkan Maluku ke depan.

Menurut dirjen program lainnya adalah instrumen yang disebut sebagai prodes atau program kebutuhan desa dan prokades atau program unggulan kawasan perdesaan.

Setiap bupati dan wali kota seluruh Indonesia diminta mengeluarkan surat keputusan kawasan menurut cara pandang, analisis, dan tata ruang setiap daerahnya sehingga ditentukan potensialnya untuk pengembangan komoditi yang tepat seperti kakao, kelapa dalam, pisang, rumput laut, atau ikan.

Nantinya akan dibedah dalam konteks kawasan agar koordinasi dengan lintas sektor tidak lagi dalam bentuk lain, karena yang terjadi adalah kepala desa mengirim proposal kepada menteri.

Kalau 4.000 kades kirim proposal kepada menteri lalu bagaimana caranya kita melayani mereka, sehingga semua proposal dikembalikan dan harus diklarifikasi dengan Bappeda setempat.

"Jangan karena kades punya media sosial seperti WA, FB, atau Twitter, lalu mudahnya berkomunikasi dengan menteri kemudian mengirim proposal, dan kita tidak menolaknya tetapi minta diklarifikasi dengan Bappeda," ujarnya.

Yang menjadi kendala di Maluku adalah jalan usaha tani, jalan produksi, dan akses terhadap apa yang perlu dihasilkan masyarakat di Maluku termasuk akses pengembangan bidang pariwisata.

Pemerintah dalam tahun ini juga akan mengembangkan program Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) serta Badan Usaha Milik Desa Bersama.

Dikatakan program ini berbeda dengan koperasi karena Bumdes memiliki matra sosial dan menjadi aset desa, dan Bumdes juga merupakan sebuah lembaga ekonomi karena dibentuk dengan peraturan desa untuk menyusun berbagai bentuk kegiatan ekonomi yang bersumber dari dana desa.

Jadi jangan berpikir dana desa hanya untuk membangun infrastruktur jalan desa atau jembatan dan tambatan perahu, karena itu merupakan bagian dari urusan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.

"Presiden berhadap dana desa itu tidak dipakai dalam bentuk kontraktual karena tidak ada proyek di dalam dana desa dan semuanya wajib swakelola atau padat karya sehingga uang itu beredar di masyarakat dan didayagunakan sebesar-besarnya untuk kegiatan msyarakat," tandas Dirjen.

Dirjen berada di Ambon mewakili Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Eko Putro Sanjoyo dalam rangka pelantikan Pengurus Wilayah Fatayat Nahdlatul Ulama Provinsi Maluku, diketuai Habiba Pelu dan Pengurus Cabang Fatayat NU Kota Ambon periode 2017-2021.

Sumber : tribun Maluku

Pemerintah Programkan Pembangunan 470 Embung Di Maluku
 

Link Website

BPMD Facebook

Pengunjung

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday5
mod_vvisit_counterYesterday429
mod_vvisit_counterThis week2270
mod_vvisit_counterThis month10150
mod_vvisit_counterAll867087