Semua perizinan agar segera dilimpahkan ke PTSP
Written by Administrator   
Thursday, 23 February 2012 18:15

Semua jenis perizinan yang berada di provinsi dan kabupaten/kota, agar segera dilimpahkan kepada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang di masing-masing daerah.

Pasalnya, hingga kini masih banyak pemda yang sudah memiliki PTSP, tapi urusan perijinan masih tersebar di berbagai instansi.

Akibatnya, PTSP yang sudah terbentuk di hampir seluruh pemprov, pemkab/kota Kota, manfaatnya belum banyak dirasakan oleh masyarakat, serta dunia usaha. “Pembentukan PTSP diharapkan dapat mengikuti semua kaidah pelayana terpadu satu pintu, sehingga mampu mewujudkan pelayanan yang terukur,” ujar Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PAN dan RB Wiharto saat memberikan pengarahan pada rapat koordinasi dan fasilitasi PTSP se wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), di Yogyakarta awal pekan ini.

Rakor ini dimaksudkan untuk mengkaji PTSP sebagai salah satu intrumen obyektif terhadap peningkatan kualitas kinerja pelayanan publik di daerah, demikian Humas KemPAN dan RB, di Jakarta, Rabu (15/2).

Dikatakan, kehadiran PTSP diharapkan dapat memberikan kemudahan perijinan usaha dalam menunjang laju pertumbuhan ekonomi daerah, yang pada gilirannya dapat membuka lapangan kerja serta menurunkan kemiskinan. Dalam hal ini, ukuran kemudahan perijinan tersebut dapat dilihat dari hasil survey indeks kepuasan masyarakat (IKM) yang dilakukan secara independen.

Selain itu, untuk lebih meningkatkan kualitas pelayanan publik, Kementerian PAN dan RB akan membuat pemeringkatan pelayanan publik instansi pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/ kota secara menyeluruh, tidak hanya menilai unit pelayanan. Dengan demikian masyarakat akan tahu instansi/ kabupaten/ kota mana yang baik atau yang paling buruk dalam memberikan pelayanan. “Hal ini juga untuk memberikan acuan bagi para investor dalam menanamkan investasinya,” tambah Wiharto.

Wakil Gubernur DIY Sri Paku Alam IX dalam sambutannya mengatakan, salah satu agenda reformasi birokrasi yang terus dilakukan Pemprov DIY adalah bidang pelayanan publik, yang indikator keberhasilannya tercermin dari kepuasan masyarakat secara akuntabel dan transparan.

Hal itu tak lepas dari kenyataan bahwa Yogyakarta menawarkan banyak peluang investasi, sehingga harus mampu menjaga iklim investasi yang kondusif juga dituntut bisa memberikan pelayanan perijinan di bidang investasi secara cepat dan mudah. “Jawaban yang paling tepat atas tuntutan tersebut adalah pelayanan terpadu satu pintu (one stop service) dalam memberikan kemudahan pelayanan perijinan di bidang investasi,” ujarnya.

Dalam hal ini, lanjutnya, DIY terus berlomba memangkas jalur prosedur pengurusan perijinan menjadi lebih singkat dan simpel.

 

Semua perizinan agar segera dilimpahkan ke PTSP
Last Updated on Friday, 24 February 2012 09:12
 

Link Website

BPMD Facebook

Pengunjung

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday117
mod_vvisit_counterYesterday286
mod_vvisit_counterThis week1961
mod_vvisit_counterThis month7659
mod_vvisit_counterAll877191